VisiJobs

Tak tanggung-tanggung, dengan jabatannya sekarang, pria yang logat Balinya masih kental ini, mendapatkan gaji US$ 2.800 per bulan. Jika dirupiahkan, tiap bulan Made bisa merogoh kocek tak kurang dari Rp 25 juta. Jumlah gaji tersebut bisa utuh karena selama di Seychelles, Made mendapatkan fasilitas makan sehari tiga kali, serta tempat tinggal ditanggung oleh tempat dia bekerja.


read more....

(Visijobs-News) - PT Mitra Makmur Jaya Abadi, perusahaan yang merekrut dan melatih 300 tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur di Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri (BLKLN) Jakarta menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab.

Salah satu bentuk tanggung jawab perusahan adalah memulangkan para TKI itu ke kampung halaman mereka di NTT, kata Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT Abraham Jumina, di Kupang terkait masalah yang dihadapi 300 TKI asal NTT di Jakarta.

"Kami sudah memanggil pihak perusahaan untuk minta pertanggungjawaban dan pihak perusahaan telah menyatakan kesediaannya untuk bertanggungjawab termasuk memulangkan para TKI ke kampung halaman mereka di NTT," katanya.

Ia mengatakan masalah 300 TKI asal NTT di Jakarta saat ini semata-mata karena kesalahan pihak perusahaan yang merekrut tenaga kerja Indonesia untuk dikirim ke Malaysia pada saat pemerintah Indonesia menutup sementara kran pengiriman TKI khususnya pembantu rumah tangga ke Malaysia.

Selengkapnya....

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mereview kembali MoU tenaga kerja yang telah disetujui kedua pihak pada 2006. Kesepakatan tersebut tercapai setelah pertemuan bilateral antar Menakertrans Erman Suparno dengan Menteri Sumber Daya Manusia Subramaniam di Putra Jaya.

"Hari saya menindaklanjuti, mendapat suatu persetujuan perlu adanya review MoU tenaga kerja informal yang dulu ditandatangani tahun 2006," ujar Erman dalam jumpa pers yang didampingi dengan Dubes RI untuk Malaysia Dai Bachtiar di gedung KBRI Kuala Lumpur.

Erman mengatakan, perlunya review MoU tersebut terkait dengan adanya sejumlah UU baru yang berlaku di Indonesia, seperti UU Otonomi Daerah, UU Human Trafficking, dan UU Pemerintahan. Menurutnya, beberapa undang-undang tersebut menjadi dasar penting dilakukannya review MoU.

Dia juga menjelaskan sejumlah poin dalam peninjauan kembali MoU tenaga kerja, di antaranya mengenai paspor pekerja informal (pembantu rumah tangga) yang selama ini dipegang oleh majikan. Hal tersebut, menurut dia, seringkali menyebabkan para pekerja informal tersebut menjadi ilegal karena tanpa dokumen meski masuk ke Malaysia secara ilegal.

"Usulan pemerintah Indonesia, yaitu mengenai paspor yang selama ini kebijakan pemerintah Malaysia dipegang oleh majikan. Di satu sisi, karena Indonesia telah meratifikasi ILO, maka paspor itu adalah bagian dari identitas yang tidak dapat dipisahkan dari pemegang paspor yaitu tenaga kerja," ujarnya.

Hal lain yang dibicarakan, lanjut dia, perlindungan mengenai hak-hak tenaga kerja juga menjadi bagian dari pembicaraan antara kedua negara. Hak-hak yang dilindungi mencakup hak libur, hak kenaikan gaji, hak perlindungan asasi, hak untuk menunaikan ibadah, dan hak politik.

"Ini semua akan dibahas dalam Joint Working Group yang akan digelar pada 15 Juli mendatang di Kuala Lumpur," cetusnya.

(prs/PRS/dtc)
(foto : ant)